Kendari, Akalami.com - Bupati Kolaka Timur ( Koltim), Abdul Azis menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 semester II dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra.
Acara serah terima tersebut berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sulawesi tenggara (Sultra) dan menjadi momen penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah selama dua tahun terakhir.
Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, turut hadir dalam acara tersebut untuk menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati Abdul Azis. Acara ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi, seperti Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh, para Kepala Daerah se-Sultra, serta para Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Sultra.
Proses penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP Kepatuhan merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan belanja daerah. Bupati Kolaka Timur menunjukkan kesungguhan Pemerintah Daerah Kolaka Timur dalam menjalankan amanah dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Sekda Koltim Himbau PTPS Untuk Menjaga Integritas Pemilu 2024
Dalam sambutannya, Bupati Abdul Azis menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut. Ia juga menyatakan harapannya bahwa LHP ini dapat menjadi acuan dalam memaksimalkan anggaran di Kolaka Timur, sehingga program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai tupoksi dan undang-undang yang berlaku.
“Saya berharap dengan penyerahan LHP ini dapat menjadi acuan dalam memaksimalkan anggaran yang ada di Kolaka Timur sehingga program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai tupoksi dan undang-undang yang berlaku,” ujar Bupati Abdul Azis.
Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Bupati Abdul Azis menggambarkan proses ini sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.